MUBA, IB – Aktivitas Armada angkutan minyak ilegal hasil ilegal Refinery di Kabupaten Musi Banyuasin sampai sekarang masih bebas beraktivitas, seolah tak tersentuh hukum, Selasa (1/07/2025).
Faktanya, maraknya armada angkutan minyak ilegal dari di Muba, kembali menjalar dalam waktu singkat, meskipun dalam waktu lalu operasi dari tim Bareskrim Polri dan Puspom TNI yang berhasil menutup sejumlah Gudang minyak ilegal di Provinsi Sumatera Selatan.
Fenomena ini memicu pertanyaan serius: apakah operasi gabungan tersebut berhasil menjangkau seluruh jaringan, atau hanya menyentuh sebagian kecil dari bisnis gelap yang terorganisir rapi ini?
Dugaan Firman Membekingi Bisnis Armada Angkutan Minyak Ilegal Dimuba
Cepatnya kembali aktivitas angkutan minyak ilegal seolah mengonfirmasi dugaan adanya oknum aparat penegak hukum, baik dari Polri maupun TNI, yang terlibat dan membekingi bisnis haram ini. Informasi dari para sopir angkutan minyak ilegal menyebutkan bahwa kegiatan mereka dikoordinir oleh oknum-oknum tersebut melalui berbagai grup koordinasi yang terstruktur dan terorganisir dengan baik.
Dari hasil investigasi tim liputan independen yang terdiri dari wartawan berbagai media, ditemukan sebuah Mobil Box bewarna Kuning dengan NOPOL BG 8152 JN di Jl. Keluang – Sekayu.
Saat di wawancara, sopir truk tersebut, yang mengaku bernama inisial Reno dan didampingi karnet yang mengaku nama Aldi, membenarkan bahwa kendaraannya memuat minyak hasil penyulingan ilegal (illegal refinery) di wilayah Keluang Kecamatan Keluang, Muba.
Ketika ditanyakan apakah ada yang menjadi koordinasi/membekingi sehingga armada tersebut bebas beraktivitas di Muba?
“Mobil Ini milik dan dikoordinasi oleh pak Firman Polda pak!”, ucap sopir.
Tim liputan kemudian mendalami siapa sebenarnya Firman yang disebut sopir, dengan cara menghubungi Kontak Firman yang dikasih sopir.
“Ya bang, kalo mobil bukan punya saya, tapi saya hanya mengamankan saja”, tuturnya saat ditelpon.
Temuan ini menunjukkan tantangan besar dalam memberantas illegal drilling dan illegal refinery di Sumsel. Jika dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum di Polda Sumsel terbukti benar, ini akan menjadi pukulan serius bagi upaya penegakan hukum dan kepercayaan publik. Masyarakat menantikan tindak lanjut serius dari pihak berwenang untuk membongkar tuntas jaringan gelap ini dan menindak oknum yang terlibat, tanpa pandang bulu.
