PALI,IB – Penanganan perkara dugaan korupsi pengondisian 10 paket proyek konstruksi di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan, menjadi perhatian publik. Kejaksaan Negeri (Kejari) PALI didesak tidak berhenti pada lima orang terdakwa, tetapi harus menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki peran dalam praktik pengondisian proyek tersebut.
Desakan itu disampaikan Komunitas Penggiat Anti Korupsi (KPAK). Mereka meminta penyidik mengungkap perkara secara menyeluruh, mulai dari pihak yang diduga mengatur, mengarahkan, memfasilitasi, hingga pihak yang kemungkinan menikmati keuntungan dari proyek bermasalah tersebut.
KPAK juga menyoroti sejumlah anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, serta aparatur sipil negara (ASN) yang sebelumnya telah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Menurut mereka, setiap keterangan saksi yang mengarah pada dugaan keterlibatan pihak lain harus didalami berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum.
Saat dikonfirmasi sejumlah awak media pada Senin (9/11/2026), pihak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari PALI melalui Judistira Yusticia, S.H., M.H., menyampaikan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan fakta persidangan. Apabila ditemukan bukti baru yang cukup, perkara tersebut masih terbuka untuk dikembangkan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sementara itu, beberapa ASN dikabarkan telah dipanggil untuk memberikan keterangan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang pada Kamis (5/11/2026).
Bagi KPAK, pemeriksaan saksi bukan sekadar rangkaian formalitas persidangan. Setiap fakta yang muncul harus menjadi bahan pendalaman apabila terdapat indikasi keterlibatan pihak lain. Penegakan hukum, menurut mereka, harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan peran dan bukti yang ditemukan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pengondisian 10 paket proyek pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pendidikan Kabupaten PALI Tahun Anggaran 2025.
Sebelumnya, pada 21 Juli 2026, Kejari PALI menetapkan lima orang sebagai tersangka, terdiri atas tiga ASN dan dua pihak swasta. Dalam proses penyidikan, kejaksaan juga disebut telah memeriksa sebanyak 76 orang saksi.
Dalam perkembangan persidangan, dakwaan jaksa mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan. Di antaranya pengondisian paket pekerjaan, pemberian fee kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dugaan pemalsuan tanda tangan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang disebut tidak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut disebut mencapai lebih dari Rp904 juta. Angka tersebut menjadi salah satu aspek penting yang harus diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
KPAK mendesak aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada pihak pelaksana proyek. Penyidik juga diminta menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam proses pengaturan proyek maupun aliran keuntungan.
“Jangan sampai hanya pihak pelaksana yang dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran lebih besar justru tidak tersentuh hukum,” tegas perwakilan KPAK.
KPAK juga meminta Kejari PALI memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut pemeriksaan terhadap anggota DPRD aktif, mantan anggota DPRD, maupun ASN yang telah dimintai keterangan sebagai saksi.
“Jika dari fakta persidangan ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, segera tindak lanjuti sesuai hukum. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan atau kekuasaan,” tegasnya.
KPAK berharap Kejari PALI tetap konsisten, profesional, dan transparan dalam menangani perkara tersebut. Setiap orang yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum, tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun latar belakang.
Publik kini menunggu, apakah pengusutan perkara 10 paket proyek ini akan berhenti pada lima terdakwa atau berkembang berdasarkan fakta-fakta baru di persidangan.
Sebab, uang negara merupakan uang rakyat yang wajib dipertanggung jawabkan.
(HERI/Tim)
