MURATARA, IB – Proyek revitalisasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kuto Tanjung, Kecamatan Ulu Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai anggaran Rp835.130.002, kini menjadi sorotan.
Pasalnya, pekerjaan yang seharusnya menghadirkan fasilitas pendidikan aman, nyaman, dan berkualitas justru menuai tanda tanya. Sejumlah bagian bangunan diduga tidak dikerjakan secara maksimal dan memunculkan dugaan ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dengan kondisi fisik di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu bagian yang menjadi perhatian adalah konstruksi rangka atap. Material yang digunakan diduga berupa kayu, bukan baja ringan sebagaimana yang dipersoalkan masyarakat.
Penggunaan material kayu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi teknis, serta ketahanan konstruksi bangunan. Sebab, kualitas dan keamanan rangka atap sangat bergantung pada jenis material, mutu kayu, ukuran, metode pemasangan, serta perhitungan teknis konstruksi.
“Setahu kami, proyek revitalisasi sekolah dengan anggaran sebesar itu harus memiliki kualitas yang baik. Kami mempertanyakan mengapa rangka atap menggunakan kayu. Apakah memang sesuai dengan RAB atau ada perubahan spesifikasi? Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah tidak sebanding dengan hasil pekerjaan,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Tak hanya rangka atap, warga juga menyoroti sejumlah pekerjaan lain, di antaranya pemasangan plafon yang dinilai kurang rata serta pengecatan yang terlihat tipis.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius. Apakah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak, volume, mutu material, dan standar teknis yang ditetapkan?
ANGGARAN BESAR, PENGAWASAN JANGAN SAMPAI LENGAH
Dengan nilai anggaran mencapai Rp835.130.002, masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara tersebut digunakan. Setiap rupiah anggaran pendidikan harus dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik.
Jika benar ditemukan pengurangan volume, penurunan mutu material, atau pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis dan audit sesuai kewenangan.
Masyarakat pun mendesak:
1. Dinas Pendidikan Kabupaten Muratara dan kementerian terkait segera menurunkan tim teknis independen untuk memeriksa kondisi fisik bangunan serta mencocokkannya dengan RAB, gambar kerja, dan spesifikasi kontrak.
2. Aparat Penegak Hukum (APH) diminta menindaklanjuti laporan atau informasi masyarakat apabila terdapat indikasi penyimpangan anggaran, dugaan pengurangan volume pekerjaan, maupun penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi.
3. Kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai penggunaan material, pelaksanaan pekerjaan, serta hasil pengawasan proyek.
4. Dokumen RAB dan informasi pelaksanaan proyek perlu dibuka sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.
JANGAN BIARKAN UANG NEGARA BERAKHIR PADA BANGUNAN YANG DIPERTANYAKAN
Proyek revitalisasi sekolah bukan sekadar membangun gedung atau mempercantik tampilan fisik. Lebih dari itu, proyek tersebut menyangkut keselamatan peserta didik, kenyamanan tenaga pendidik, serta masa depan dunia pendidikan.
Jangan sampai anggaran ratusan juta rupiah justru menyisakan persoalan kualitas bangunan yang harus ditanggung oleh pihak sekolah dan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak SDN Kuto Tanjung, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun instansi terkait belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberit (mikaIB/Tim)













